Suir Syam: Sosialisasi BPJS Perlu Makin Gencar

Usulan pemerintah untuk menaikkan iuran jaminan kesehatan atau BPJS kesehatan perlu dikaji ulang. Usulan itu diajukan tidak dengan alasan yang jelas.


"Saya sangat kecewa karena Pemerintah tidak bisa menjelaskan secara detail dan bertanggung jawab atas alasan kenaikan iuran itu. Oleh karenanya, Komisi IX DPR RI minta kenaikan tersebut ditunda," kata Anggota Komisi IX DPR  Dr H Suir Syam,Mkes saat berbincang dengan Minang Terkini berberapa waktu yang lalu.

Dikatakannya, yang diperlukan saat ini adalah sosialisasi BPJS yang makin gencar ke tengah masyarakat, bukan menaikkan iuran.  Syuir Syam menceritakan, saat dia melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kecamatan Padang Panjang Timur Sumatera Barat  tanggal 10 maret 2016 lalu, masih banyak masyarakat yang tidak paham dan mengerti tentang BPJS. Keluhan masyarakat juga hampir sama, yaitu pelayanan yang diberikan terhadap peserta BPJS oleh pihak rumah sakit asal-asalan, berbeda dengan pasien umum.  “Ini sebuah dilema yang dihadapi, pihak rumah sakit beralasan selalu merugi, karena pembayaran yang dilakukan BPJS sering terlambat. Hal inilah yang berimbas terhadap pelayanan bagi peserta BPJS, ujar Syuir Syam.

Oleh sebab itu, masih menurut Syuir Syam, sebelum menaikkan iuran pemerintah perlu memperbaiki pelayanan  kesehatan di seluruh  rumah sakit. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kepesertaan mandiri serta pendistribusian kartu penerima bantuan iuran

Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu ditingkatkan, mengingat banyak masyarakat yang belum paham.

"Dalam hal sosialisasi ini masih sangat kurang, dari segi intensitas komunikasinya masih lewat media iklan saja, seharusnya perlu diperluas. Dananya saja sangat sedikit," kata dia,  dihadapan ratusan masyarakat yang mengikuti RDP.

Selain itu, lanjut dia, sosialisasi perlu ditingkatkan kepada para pemangku kepentingan, misalnya LSM, akademisi dan organisasi-organisasi terkait.
"Harus disediakan pula yang bisa diakses seperti zaman dulu itu sosialisasi Program Keluarga Berencana, itu sangat bagus dan bisa ditiru," ujar Syuir Syam. 

Menurut dia, pihak berwenang juga perlu memanfaatkan media sosial dalam mempromosikan JKN tersebut, misalnya membuat facebook atau twitter yang khusus membahas program tersebut.

Sementara itu, untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan, Syuir syam mengusulkan agar sosialisasi dilakukan melalui radio, sukarelawan dan lembaga-lembaga desa yang mampu meneruskan kepada masyarakat.

 Dikatakan Syuir Syam, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu mempersiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi terjadinya deficit. "BPJS Kesehatan defisit itu masalahnya yang diperkirakan akan berobat lebih banyak dari perhitungan semula. Kalau perhitungannya ada 100 orang, ternyata 150 orang.  Jadi, beban biayanya lebih banyak," katanya

 
Syuir Syam  mengatakan, dana cadangan sebaiknya disediakan 10 persen dari estimasi klaim yang diberikan rumah sakit kepada lembaga tersebut.

"Orang sakit kan tidak ada jadwalnya, karena itu yang terbaik adalah menyediakan dana cadangan. Sehingga, kalau ada yang sakit jumlahnya lebih tinggi, masih ada cadangan," ujarnya .

Ia menambahkan, iuran untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga perlu memadai, artinya, jumlah yang dibayarkan kepada dokter dan rumah sakit sesuai dengan jenis penyakit yang diobati, sehingga tidak ada yang dirugikan.

Menurut dia, pembayaran yang saat ini sedang berjalan masih belum memadai, karena kerap terjadi kekurangan dan kelebihan dalam membayar klaim.

Mantan Walikota Padang Panjang ini juga mengatakan, defisit yang terjadi dalam tubuh BPJS Kesehatan dinilai wajar, mengingat Indonesia masih belum berpengalaman dalam mengelola jaminan kesehatan masyarakatnya.

Namun, lanjutnya, pembenahan memang harus terus dilakukan guna menyempurnakan program tersebut {mt/ad}