Bukittinggi, minang terkini
Dengan keluarnya surat perintah dari Wakil Presiden RI melalui surat kementrian sekretariat negara RI yang ditujukan kepada Direktur utama PT. Kereta Api Indonesia jalan perintis kemerdekaan bandung yang intinya dalam surat tersebut agar pihak PT. KAI dapat menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Bukittinggi melalui OPAKAI dengan menghasilkan win-win solutin.
Menanggapi Surat dari Wapres Ketua OPAKAI(Orgnisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia) Kumar. Z chan mengatakan bisa menambah kuat bagi warga stasiun untuk melakukan bergainning meskipun pemerintah kota kita tidak mampu mencarikan solusi untuk warganya karena secara demokratis kita warga stasiun bukan anti pembangunan, kita sangat mendukung pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat jangan berorientasi kepentingan coorporate(perusahaan tertentu)itu yang kita hindari,"kalau memang ini kebijakan pusat dan program nasional mari kita duduk semeja, adakan dialog terbuka, mari kita transparan,kejujuran,apa sebenarnya yang akan di bangun disini, bagaimana solusi untuk warga,kemana mereka akan direlokasi,bagaimana kompensasinya, warga disini hanya menyewa tanah, bangunan mereka yang membuat dan bagaimana aspek kehidupan ekonomi masyarakat di sini, kalau mereka di relokasi atau pindah dengan sendiri-sendirinnya kehidupan lahan ekonominya selama ini harus di pertimbangkan, karena di lahan ini sudah dihuni sebanyak 206 KK dan punya pengontrak sewa sebanyak 86 surat"ujarnya.
Lebih lanjut Kumar menambahkan apapun bentuknya pembangunan untuk kepentingan perusahaan ternyata terjadi pemiskinan kepada warga kan bertolak belakang dari visi kota,"karena kota ini dikelola oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat supaya terjadi peningkatan kesejahteran, tapi kalau pembangunan itu yang orientasi untuk kepentingan sebuah perusahaan yang menimbulkan warga terlantar itu menurut kami namanya penjajah, bukan pemerintah,karena pemerintah dan penjah itu sama-sama punya kekuasaan, tetapi penjajah melekukan penindasan kepada warganya,tapi kalau pemerintah tentu ia akan melindungi warganya"tegasnya.(rudi)
0 Komentar