Kunjungi PT DSL DPRD Dharmasraya Tekankan Program CSR

Minang Terkini

Dharmasraya, Sumatera Barat , Minang Terkini

Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Dharmasraya beserta mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Disnakertrans Pemerintah Kabupaten Dharmasraya lakukan kunjungan kerja ke perusahan Pabrik Kelapa Sawit PT. DSL Dharmasraya , Kamis, .

Kunjungan kerja yang dilakukan dalam rangka Pengawasan DPRD Kabupaten Dharmasraya terhadap lingkungan dan tenaga kerja di PT.DSL tersebut disambut oleh Manager PT. DSL , Doan Jhonson Simatupang dan Salim dari bagian TBS .

Ketua Komisi III , Adidas dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa keluhan dari masyarakat terkait dampak lingkungan di wilayah setempat. Dan ia juga ' mempertanyakan perihal program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate social responsibility / CSR) di Nagari setempat.

Ada dua Nagari yang berada dalam lingkungan PT. DSL , yakni Nagari Koto Baru dan Nagari Koto Salak .

"Sampai dimana perusahaan memberikan pembinaan dan kontribusi terhadap Nagari tersebut," ujar Adidas.

Dari beberapa penjelasan yang disampaikan oleh pihak perusahaan tersebut, Adidas menekankan agar perusahaan bisa membedakan mana yang CSR dan mana yang sifatnya bantuan.

Adidas menyebutkan perusahaan berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada Nagari setempat. Hal itu berguna untuk mengingkatkan kontribusi positif kepada masyarakat di sekitar wilayah usaha.

"Jadi kami jangan dapat baunya saja. Untuk itu, kedepannya mari kita perbaiki," ungkap Adidas.

Dan kita juga berharap dari keluhan masyarakat terkait masalah harga dan timbangan untuk bisa dibenahi. Kita akan dorong masyarakat yang punya kebun untuk menjual hasil kebunnya (TBS / Tandan Buah Sawit) ke perusahaan atau pabrik yang ada di Dharmasraya. Dengan begitu nantinya bisa mendongkrak PAD Kabupaten Dharmasraya.



Sementara itu, Irzal Rianto anggota Komisi III DPRD Kabupaten Dharmasraya dari Fraksi PKB , juga menanggapi bahwa pengalokasian CSR yang dilakukan pihak perusahaan ( PT. DSL - red) belum tepat sasaran. Dari beberan yang disampaikan terkait perbaikan jalan, itu adalah kebutuhan perusahaan sendiri dan adanya bantuan sapi dan beberapa lainnya itu hanyalah sosialisasi dan bentuk sumbangan belaka kepada masyarakat.

"Saya berharap untuk kedepannya lebih tepat sasaran. Dan untuk apa saja sih CSR yang diberikan perusahaan.. ? ," ucap Irzal.

Irsal menyampaikan, terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, perusahaan seharusnya mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas CSR yang mengacu pada empat pilar, yakni kesehatan, pendidikan, lingkungan dan peningkatan kapasitas lokal yang memungkinkan masyarakat untuk terus berkembang dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

CSR ini bisa diberikan dalam bentuk berupa bangunan fisik, seperti membangun lokal sekolah, balai pemuda, Masjid dan lain sebagainya.

"Apakah itu sudah dilakukan pihak perusahaan semenjak berdirinya pada tahun 2014. Karena 2,5 % keuntungan dari perusahaan harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk CSR. Untuk itulah gunanya kita disini mensosialisasikan kepada perusahaan sehingga perusahaan bisa berjalan riil sesuai dengan aturan-aturan yang ada di kabupaten Dharmasraya. Ini saya mintak laporannya, supaya nanti bisa kita benahi ke depannya," ujar Irzal.

Irzal Rianto menyebutkan kepada media ini, bahwa Fraksi PKB akan mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan perda tentang pembuatan team pengelolaan CSR di setiap perusahaan yang berinvestasi di kabupaten Dharmasraya. Supaya CSR tersebut bisa tepat sasaran sampai ke masyarakat.

Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya Jemmi Hendra, ST. juga turut menanyakan terkait tenaga kerja lokal yang berkerja di perusahaan tersebut. Berapa persen serapan tenaga kerja lokal yang dipekerjakan oleh perusahaan, termasuk disabilitas.

Dari uraian pihak perusahaan, Alhamdulillah 90% pekerja, mulai dari asisten lab, teknisi, produksi, timbangan, kasir, HRD itu di isi oleh tenaga kerja lokal. Dan untuk staf memang perlu kriteria sesuai keahlian.

Berikutnya Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya, Teddy Waldian, SE. juga menghimbau dan berharap kepada pihak perusahaan agar dapat menyelesaikan segala bentuk masalahnya secara persuasif sehingga tidak mencuat kepermukaan dan berharap antara pemerintah daerah dan DPRD dengan perusahaan ada mutualisme, supaya tidak terjadi miskomunikasi.

Berikutnya Agusnadi Dt. Rajo Adil juga menanyakan terkait BPJS dan tenaga kerja yang kena PHK di PT. DSL beberapa bulan kebelakang ini.

Dan selanjutnya Amrizal, SH. anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya dari Fraksi Golkar juga mempertanyakan terkait adanya janji pihak perusahaan ( PT. DSL ) ketika ia berkunjung dengan Camat Koto Baru pada tahun 2023 yang akan mengasih CSR berupa tempat penampungan sampah (kontainer) yang sampai saat ini belum terealisasikan.

"Itu ada MoU nya dengan bapak Camat yang lama. Jadi kita berharap kalau dapat CRS ini dapat berkelanjutan. Jangan diberi sekarang, tahun besoknya tidak lagi. Kita ada perusahaan di sini tapi tidak ada terlihat bantuannya oleh masyarakat. Memang keluhan masyarakat banyak disini," ujar Amrizal.

Untuk itu, ucap Amrizal, kedatangannya bersama rombongan kesini hanya ingin meluruskan, sehingga tidak ada lagi keluhan dan pengaduan dari masyarakat kepada Camat dan kami di DPRD.

Kemudian Dedek Amarta, SH. mengingatkan kepada pihak perusahaan agar program CSR pada tahun 2025 sudah ada programnya sesuai dengan sasaran koordinasinya dan diberikan kepada bapak Camat turunannya. "Kita nanti akan tanyakan ke pak Camat dan pak Wali apakah sudah ada turun CSR dari PT. DSL ini. Biar masyarakat tau juga, apa saja bantuan dari PT. DSL untuk Nagari," ujar Dedek.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya , Budi Waluyo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa secara umum record terkait pengelolaan lingkungan PT. DSL tidak baik - baik saja. Dilihat di peringkat, dari biru turun ke merah. Ini menjadi catatan kita .

Budi Waluyo menyebutkan, pada saat ini PT. DSL sedang dikenai sanksi, dan sedang menunggu sanksi yang cukup berat dari kementerian .

Hasil dari pengawasan terpadu dari kementerian Lingkungan Hidup sudah ada petunjuk pemberian sanksi. Namun karena sudah sering mendapatkan beberapa sanksi, maka kementerian dapat secara langsung memberikan sanksi .

"Kami sudah menyurati kembali agar kementerian yang langsung untuk memberikan sanksi. Ini menjadi catatan, karena kita dengar dari tadi hampir seluruhnya mengeluhkan masalah terkait gangguan lingkungan, baik dari bau, air limbah meskipun masih dalam ambang batas, tetapi pengelolaan lingkungannya tetap kita berikan peringatan," ujar Budi.

Budi berharap kepada pihak perusahaan agar memperbaiki, karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya sudah memfasilitasi dari penerbitan perizinan yang dimiliki oleh PT. DSL.

Terkait masalah CSR, Budi Waluyo menyebutkan bahwa CSR itu harus diberikan secara terprogram, tidak bisa dicomot-comot.

"Tuntaskan satu persatu. Lakukan pembinaan, baik dari segi pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Berikan penyuluhan, pelatihan, keterampilan, sehingga bisa.," ujar Budi

Untuk itu kita berharap PT. DSL ini punya pengelola secara khusus. Jadi dari tahun ke tahun jelas. Harus mempunyai tim. CSR ini memang sudah merupakan kewajiban bagi perusahaan karena 2,5% sampai 4% keuntungan bersih perusahaan wajib dikeluarkan.

"Jadi bagaimana penyaluran ini kita buat, apakah itu perda yang memang betul-betul nanti bisa diterapkan. Semua perusahaan bisa menyalurkan CSR nya melalui suatu lembaga dan lembaga inilah yang memprogramkannya untuk masyarakat secara adil dan merata. Ini akan bisa membantu pemerintah daerah dalam kesulitan terkait anggaran untuk pembangunan," harap Budi.

Hendri Martariko, Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Dharmasraya pada kesempatan tersebut juga menanyakan terkait BPJS terhadap tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut. Apakah pihak perusahaan sudah mendaftarkan karyawannya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan ia juga menyampaikan bahwa nanti akan ada kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi), untuk itu pihak PT. DSL harus bisa memenuhi standar tersebut.

Manager PT. DSL , Doan Jhonson Simatupang dalam hal itu menyebutkan bahwa kalau pemerintah sudah mengeluarkan aturan demikian kita pasti akan memenuhinya.

"Kalau sudah ada keluar surat dari pemerintah daerah kita akan ngikut," ucap Doan.

Terakhir Doan Jhonson Simatupang selaku Manager atas nama perusahaan PT. DSL mengucapkan terimakasih atas kunjungan anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya beserta Dinas terkait yang telah memberikan masukan dan arahan terhadap jalannya perusahaan.

Kedepannya, sesuai dengan masukan dan arahan serta evaluasi tersebut, pihaknya akan terus berbenah diri dan menjadi catatan dan berkomitmen untuk mengingkatkan kontribusi positif untuk masyarakat di sekitar wilayah usaha seiring dengan pertumbuhan bisnis Perusahaan.

Hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Ketua Komisi I DPRD, Dedek Amarta, Amrizal, Agusnadi Dt Rajo Adil, Ketua Komisi III Adidas, Irzal Rianto, Jemmi Hendra, Irzal Rianto, Chuyank Boy, Teddy Waldian, Sugiono Sasmi Erli, Emilayanti, dan selaku mitra kerja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Budi Waluyo, beserta staf, Sekretaris Disnakertrans, Hendri Martariko, Camat Koto Baru, Darmendra dan bagian sekretariat DPRD.


Posting Komentar

0 Komentar

Posting Komentar